Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mendorong PT PLN (Persero) untuk mencari investor dalam pembangunan proyek transmisi raksasa atau supergrid sebagai kunci transisi energi baru terbarukan (EBT).
Direktur Jenderal Ketenagalistrikan ESDM Jisman P. Hutajulu mengatakan supergrid tersebut akan menjadi penghubung jaringan listrik antar pulau, khususnya untuk mengangkut listrik berbasis EBT yang selama ini jauh dari pusat beban.
“Transmisi ini adalah pengembangan infrastruktur yang tidak komersial sehingga kami berharap Pak Dirut [PLN, Darmawan Prasodjo] apakah nanti ada investment day, market sounding untuk mendapatkan investment untuk ini sehingga kita bisa laksanakan [RUPTL],” kata Jisman di Jakarta, Senin (2/6/2025).
Terlebih, dalam RUPTL 2025–2034, pemerintah menargetkan penambahan kapasitas pembangkit listrik sebesar 69,5 gigawatt (GW). Dari jumlah itu, 76% atau 52,9 GW berasal dari energi baru dan terbarukan (EBT) dan storage.
Secara rinci, Indonesia menargetkan pembangunan tenaga surya sebesar 17,1 GW, tenaga hydro sebesar 11,7 GW, angin 7,2 GW, panas bumi 5,2 GW, bioenergi 0,9 GW, nuklir 0,5 GW, serta alokasi khusus storage 10,3 GW.
“Karena perlu diingat bahwa 17,1 GW PLTS kemudian ada PLTA cukup besar juga ada 10 GW lebih dan ini harus kita bangun dan akan kita angkut listriknya ke pusat beban yang ada di skeitar pulau Jawa,” jelasnya.
Baca Juga
Dalam catatan ESDM, kebutuhan investasi transmisi ini mencapai US$103,1 miliar dan investasi pembangkit US$988,9 miliar. Adapun, total investasi yang dibutuhkan sebesar US$1.092 miliar atau US$30,3 miliar per tahun.
“Yang kita butuhkan jadi secara megawatt itu 71% kita berikan ke IPP 29% ke PLN karena PLN perlu untuk sebagai pengatur pembangkit yang ada. Tidak semuanya kita berikan ke IPP shg kita berikan 71% dan secara investasi 73% dari total investasi akan diberikan kepada IPP. Kami berharap semua IPP bisa berpartisipasi untuk menjalankan RUPTL dengan baik,” jelasnya.
Tak hanya itu, Jisman menerangkan bahwa pemerintah juga tengah berupaya mempermudah perizinan sehingga target dalam RUPTL dapat dilaksanakan dengan baik.
Lebih lanjut, Direktur Pembinaan Program Ketenagalistrikan ESDM Wanhar mengatakan dari segi komersial, infrastruktur transmisi ini masih kurang diminati. Untuk itu, pemerintah tengah merevisi sejumlah peraturan.
“Saat ini pemerintah sedang merevisi beberapa peraturan untuk memungkinkan skema bisnis infrastruktur transmisi ini ada alternatifnya biasanya kalau sebelumnya EPC dan EPC + finance tidak ada yang lain nah dengan revisi regulasi ini kami ingin membuka peluang nanti skema PPB atau kerja sama badan usaha KPBU, tapi ini tidak final,” tuturnya.
Di samping itu, terdapat rencana kebijakan investor seperti skema IPP pada pembangkit. Namun, berbagai kebijakan tersebut belum disahkan. Wanhar memastikan pihaknya akan memberikan alternatif pendanaan lainnya.
“Ada juga wacana juga sepert IPP nya pembangkit, sekali lagi ini regulasinya belum disahkan, sehingga kebutuhan dana sekitar Rp470 triliun itu nanti akan dicari alternatif-alternatif nya,” imbuhnya.
Dia pun menyebut sejumlah potensi yang bisa dilakukan pemerintah untuk mendorong pembangunan proyek supergrid mulai dari guyuran Penanaman Modal Negara (PMN) atau lainnya.
“Nanti akan ada rapat di menteri yang concern membahas transmisi, ada alternatif skema bisnis, maupun skema pendanaannya, kalau KPBU sudah banyak yg berminat, atau juga bisa kita payungi lewat G2G [government to goverment],” pungkasnya.
_1690290896.jpg?w=80&h=80)
.jpg?w=300&h=221)
